KENDARI, Merdekami.com – Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka secara resmi membuka kegiatan Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2025 yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan (FKIJK) Sultra. Kegiatan bertema “Inklusi Keuangan untuk Semua, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju” ini digelar di kawasan Ex-MTQ Kendari, Sabtu (25/10/2025).
Dalam sambutannya, Gubernur Andi Sumangerukka menekankan pentingnya BIK sebagai langkah konkret memperkuat perekonomian masyarakat Sultra, terutama di sektor mikro.
“Dengan adanya Bulan Inklusi Keuangan, ekonomi mikro akan bergerak secara serentak. Karena itu, perlu adanya pendampingan,” ujarnya.
Ia juga mengimbau para kepala daerah untuk aktif melakukan pembinaan agar masyarakat dapat mengelola pendapatan dengan lebih baik, bukan hanya untuk kebutuhan konsumtif, tetapi juga diarahkan pada hal-hal produktif seperti investasi.
Sementara itu, Kepala OJK Sultra Bismi Maulana Nugraha dalam sambutannya menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Sultra kini berada di atas rata-rata nasional, dan hal tersebut menjadi kebanggaan tersendiri. Ia juga menegaskan komitmen OJK dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di seluruh wilayah Sultra.
“Dengan semangat gerakan nasional cerdas keuangan, kami menargetkan Sultra cerdas finansial, Sultra sejahtera. Komitmen kami adalah tidak ada satu pun keluarga di Sultra yang tertinggal. Semangat kami adalah dari rakyat, untuk rakyat, dan bersama rakyat,” tegasnya.
Bulan Inklusi Keuangan (BIK) merupakan agenda nasional tahunan yang telah diselenggarakan sejak tahun 2016 dan dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia setiap bulan Oktober. Di Sultra, kegiatan ini akan berlangsung selama dua hari, pada 25–26 Oktober 2025, dengan berbagai program dan edukasi finansial bagi masyarakat.
Acara pembukaan turut dihadiri oleh Anggota DPD RI Leni Andriani Surunuddin, Kepala Perwakilan LPS Wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sultra, Ketua FKIJK Sultra, unsur Forkopimda, serta sejumlah bupati dan wakil kepala daerah se-Sultra.
Komentar