KONAWE SELATAN – Pengelolaan keuangan daerah yang tertib, efektif, dan akuntabel menuntut komitmen pengawasan yang kuat di setiap jenjang birokrasi.
Di tengah tuntutan transparansi anggaran publik, keberadaan sistem pengawasan intern menjadi pilar penentu dalam menjamin setiap rupiah belanja daerah dapat dipertanggungjawabkan secara sah dan sesuai koridor perundang-undangan.
Sebagai aparat pengawas intern pemerintah (APIP), Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) dibawah kepemimpinan Narlian, SE., MM., CGCAE memegang peranan krusial. Tidak hanya sebagai pemeriksa, melainkan juga mitra pembinaan bagi seluruh perangkat daerah.
“Upaya preventif terus dikedepankan guna meminimalkan risiko deviasi regulasi serta menutup celah kelemahan administrasi anggaran sejak dini. Upaya menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel terus dipacu Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan (Konsel),” ungkap Narlian.
Mempertegas fungsi pembinaan sekaligus pengawasan intern, Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe Selatan menggelar Ekspose Hasil Audit Ketaatan Semester I Tahun Anggaran 2026.
Terbaru, pertemuan strategis tersebut berlangsung di Kantor Inspektorat Konawe Selatan pada Kamis (24/9/2026), mulai pukul 09.00 WITA hingga selesai. Forum dibuka dan dipimpin langsung oleh Inspektur Daerah Konsel, Narlian didampingi para Inspektur Pembantu (Irban).
“Pelaksanaan audit ketaatan ini merupakan bagian dari pengawasan berkala yang menyasar jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemkab Konawe Selatan,” ujarnya.
Pada pemaparan hasil kali ini, pengujian difokuskan pada sejumlah instansi, seperti Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), serta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A).
Inspektur Daerah Konawe Selatan, Narlian, SE., MM., CGCAE menegaskan bahwa kegiatan audit ketaatan ini diarahkan untuk mengawal efektivitas, efisiensi, transparansi, serta akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah melalui sinergi pengawasan yang berkesinambungan.
Tim pemeriksa bertugas menguji secara detail apakah pelaksanaan program serta pertanggungjawaban belanja perangkat daerah telah selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Melalui ekspose ini, kita ingin mendorong perbaikan sistem secara menyeluruh serta memperkuat Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP) di lingkungan perangkat daerah. Kepatuhan terhadap regulasi bukan sekadar pemenuhan administrasi di atas kertas, melainkan fondasi utama agar tata kelola anggaran berjalan tertib dan tepat sasaran,” tegas Narlian.
Berdasarkan hasil audit yang dipaparkan tim pemeriksa, Inspektorat memberikan catatan penting terhadap penatausahaan keuangan perangkat daerah yang menjadi peran pengawasan.
Ia menambahkan, evaluasi berkala ini memberikan ruang telaah bersama untuk menyempurnakan aspek penatausahaan administrasi keuangan yang masih perlu dimaksimalkan.
​Melalui ekspose tersebut, Inspektorat melihat masih ada ruang perbaikan dalam penatausahaan keuangan agar semakin tertib, selaras dengan ketentuan teknis, serta didukung sistem pengendalian intern yang semakin matang. Ini langkah penguatan kapasitas bersama.
“Catatan evaluasi yang kami berikan diarahkan sebagai panduan pembenahan internal. Dengan menindaklanjuti masukan teknis dan memperkuat pengendalian di tingkat OPD, kualitas pelaporan keuangan akan semakin solid dan risiko kendala administrasi dapat diminimalkan sedini mungkin,” pungkasnya.
Langkah pembinaan ini diharapkan menjadi momentum evaluasi bersama agar kelemahan administrasi segera dibenahi, sehingga risiko kesalahan maupun kekeliruan dalam pertanggungjawaban belanja daerah dapat dicegah sejak awal.
Komentar