Merdekami.com _Impian masyarakat di Desa Maliringi, Kecamatan Laonti, Kabupaten Konawe Selatan sebentar lagi akan terwujud. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Badan PBB untuk Pembangunan (UNDP) tengah membangun pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di Desa tersebut. Progres pembangunan PLTS di desa Malaringgi cukup progresif. Sehingga perwakilan Pemerintah dan UNDP Uzbekistan datang langsung belajar ke Malaringgi, Rabu (25/10) kemarin.
Kunjungan pihak Uzbekistan itu diterima dan didampingi langsung UNDP Access Project Indonesia bersama Dinas ESDM Sulawesi Tenggara, Pemkab Konsel melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Pemerintah Kecamatan, dan pemerintah Desa Malaringgi, serta masyarakat setempat. Semua antusias.
Terangi Desa Malaringgi Dengan Listrik Tenaga Surya
Technical Analyst Access Project, Aulia Nadira mengatakan dengan progres pembangunan PLTS yang telah dikerjakan di Desa Malaringgi, pihak Uzbekistan tertarik studi banding. Pihak Uzbekistan juga belajar terkait keterlibatan masyarakat dalam proses konstruksi.
“Tamu yang kami bawa adalah perwakilan dari UNDP di negara Uzbekistan, Perwakilan Kementerian Keuangan Uzbekistan, Kementerian Pembangunan di sana, dan juga perwakilan dari wakil Bupati di suatu Kota di Uzbekistan,” bebernya.
Aulia menjelaskan pembangunan PLTS ini bagian dari proyek accelerating clean energy to reduce inequality (access), sebuah proyek bersama UNDP dan ESDM yang didukung oleh Korea International Cooperation Agency (Koica).
“Tujuan utama dari proyek Access adalah menyediakan akses listrik dari energi terbarukan, khususnya tenaga surya, ke desa-desa terpencil di Indonesia dan Timor Leste yang salah satunya di Desa Malaringgi, Konsel,” ungkap Aulia disela sela tugasnya mendampingi pihak Uzbekistan studi banding di Desa Malaringgi.
Dirinya menjelaskan project tersebut sudah dimulai pada tahun 2020. Untuk eksekusi pembangunan dimulai tahun 2023 ini. Selain pembangunan PLTS, lanjutnya, dibarengi dengan pembinaan operator lokal pendirian dan pembinaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).
“Pembinaan operator dan BUMDES sudah berjalan dari sebelum tahun 2023 ini. Kemudian PLTS ini nantinya akan diserah terimakan kepada Desa dan Desa ini melalui BUMDES akan jadi pengelola dan bertanggung jawab memelihara pengoperasian PLTS,” ujarnya.
Pembangunan fisiknya ditargetkan tuntas Desember 2023. Jika pembangunan selesai, masyarakat Malaringgi bisa segera menikmati listrik ke rumah masing-masing. “Kemudian karena dikelola oleh BUMDES di Desa itu sendiri maka ada kemandirian Desa, sebab semua hasil pengelolaan BUMDES akan kembali untuk Desa itu sendiri,” tandasnya.
Sementara itu Kepala Bidang Energi Baru Terbarukan Dinas ESDM Sultra, Dewi Rosaria Amin mengatakan pembangunan PLTS ini untuk mendukung masyarakat memiliki kesetaraan dan keberlanjutan akses atas layanan dasar untuk meningkatkan kesejahteraan. Sehingga masyarakat di daerah tersebut mendapatkan akses listrik untuk menunjang kehidupan sehari-hari.
“Malaringgi dipilih untuk diusulkan mendapat bantuan ini, salah satunya karena desa ini masuk daerah terisolir. Pengusulannya sendiri dari 2019 dan saat itu daerah Malaringgi masuk kawasan terisolir karena belum ada akses jalan sehingga akan lama PLN bisa masuk memenuhi kebutuhan listrik di Malaringgi. Semoga program ini bisa sesuai target agar masyarakat desa Malaringgi bisa mendapatkan layanan listrik,” jelasnya.
Kepala Desa Malaringgi, Sarifuddin mengungkapkan masyarakat sangat antusias terkait kedatangan pemerintah dan UNDP Uzbekistan. Ia mengatakan program PLTS tersebut sangat didukung masyarakat. Kendati demikian ia tak menampik untuk pembangunannya terjadi sedikit dinamika. Namun hal tersebut bukan masalah panjang, karena semua bisa dituntaskan secara kekeluargaan.
“Pembangunan PLTS di desa kami sudah mencapai lebih kurang 85 persen. Dan pembangunannya masih terus berjalan hingga seratus persen bisa dimanfaatkan,” ujarnya.
Dirinya menerangkan selama ini untuk kebutuhan akan layanan listrik, masyarakat di Desa Malaringgi menggunakan generator atau genset. Namun terbatas karena biayanya. Dan untuk penerangan masyarakat biasa memanfaatkan lampu tembok.
“Harapan kami di Desa Malaringgi bisa secepatnya dialiri listrik dengan PLTS ini. Kemudian prinsipnya PLTS yang dibangun dapat dilakukan pemeliharaan sebaik mungkin agar PLTS dapat terus dimanfaatkan,” harapnya.
Pada kesempatan itu dirinya mewakili masyarakat di Desa Malaringgi mengucapkan terimakasih sebesar besarnya kepada pemerintah baik di tingkat Kabupaten, Provinsi, hingga pusat atas dukungannya. Termasuk juga pihak UNDP Access Project.
“Inilah impian kami, listrik sudah menjadi kebutuhan dan semoga dapat segera dimanfaatkan. Terimakasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung pembangunan di desa Malaringgi,” ungkapnya.
Mewakili rombongan studi banding, Avazbek Ishbaev selaku penerjemah dari Uzbekistan menjelaskan pemerintah Uzbekistan dan UNDP datang untuk belajar terkait pembangunan PLTS di desa Malaringgi, Kecamatan Laonti, kabupaten Konawe Selatan.
“Kami ingin melihat dan belajar secara langsung proses pembangunan pembangkit listrik tenaga surya, karena di Desa Malaringgi menerima projek ini dan pembangunannya sedikit lagi siap untuk menyala,” ungkapnya.
Perjuangan Pembangunan PLTS dan BUMDES di Desa Malaringgi
Fasilitator Access UNDP, Abadi membeberkan progres pembangunan PLTS di desa Malaringgi. Pada tahun 2021 dirinya sebagai fasilitator Access program UNDP mulai sosialisasi rencana pembangunan PLTS tersebut.
“Saat itu merupakan tindak lanjut dari penetapan projek ini (PLTS) dari Kementerian ESDM melalui Dinas di Provinsi Sultra. Program Access mengutus kami sebagai fasilitator untuk melakukan sosialisasi awal terkait kesediaan masyarakat menerima, mengelola, mengoperasikan, serta memelihara PLTS yang dibangun,” jelasnya.
Sehingga langkah pertama pihaknya menemui Bupati Konsel H Surunuddin Dangga meminta kesediaan menerima hibah bantuan tersebut. Setelah memperoleh dukungan dari pimpinan daerah, pihaknya merekrut unit pengelola lokal operator.
“Proses perekrutan dimulai dengan pengumuman lalu pengujian baik tes tertulis maupun wawancara. Dan itu dua tahap. Pertama oleh tim seleksi di tingkat desa hasilnya dikirim di UNDP untuk tes selanjutnya di ibukota provinsi. Kebetulan saat itu yang mewakili adalah Kepala Dinas PMd Konawe Selatan,” jelasnya.
Tuntas langkah awal pembangunan PLTS dilanjutkan dengan pembangunan BUMDES yang atas kesepakatan bersama masyarakat Malaringgi bernama BUMDES Mataiwoi. Secara musyawarah desa, salah satu unit usahanya pengelolaan PLTS.
“BUMDES ini telah mendapat legalitas dari Kementrian Hukum dan HAM RI. Pengelola BUMDES dan lokal operator telah diberikan pelatihan dasar ke Jakarta. Setelahnya dilakukan sosialisasi terkait konstruksi PLTS ke masyarakat,” terangnya.
Proses konstruksi itu, kata ia yang cukup memakan waktu. Karena lokasi awal yang dinyatakan layak oleh Kementerian ESDM, namun pihak kontraktor menyatakan kurang layak.
“Akhirnya kami mencari lokasi alternatif, dari lima lokasi yang ajukan terpilih satu lokasi yang dinyatakan layak. Yang awalnya hibah menjadi hak guna pakai selama 20 tahun. Untuk tanahnya tanpa biaya apapun,” ujarnya.
Selanjutnya pihak UNDP melakukan survei yakni meninjau kembali dan menilai bahwa Malaringgi sudah sangat layak menerima pembangunan PLTS itu. Setelah beres soal lokasi, selanjutnya mendatangkan pekerja dan material untuk kontruksi pembangunan tersebut.
“80 persen warga Malaringgi terlibat jadi tenaga kerja lokal pembangunan PLTS. Bahkan material batu dan pasir memanfaatkan sumber daya yang ada di desa,” bebernya.
“Masyarakat setempat sangat antusias, bahkan pepohonan masyarakat yang dilewati kabel rela ditebang,” imbuhnya.
Kini pembangunan PLTS sudah memasuki 85 persen lebih. Tinggal menunggu lampu jalan, kabel DC untuk menyambung dari panel ke AKI. Setelahnya akan dilakukan uji coba. Keberadaan PLTS ini selain untuk penerangan, juga untuk mendorong pengembangan Pelaku Usaha lokal Desa (UMKM) dengan memanfaatkan Energi Listrik.
“PLTS ini dengan biaya konstruksi kurang lebih Rp 10 miliar akan menjadi aset milik desa Malaringgi. Dan nanti akan diserah terimakan oleh pihak UNDP. BUMDES di Desa Malaringgi oleh UNDP selain mendapat bantuan PLTS juga mendapat bantuan dana untuk pengembangan usaha lainnya BUMDES,” ungkap Abadi.
Lebih lanjut dikatakannya, setelah PLTS beroperasi dipastikan sudah ada iuran yang disepakati masyarakat yang dikelola melalui BUMDES. Ada dua macam iuran yang akan disepakati. Yakni iuran untuk rumah tangga, dan untuk UMKM. Untuk masyarakat kebutuhan rumah tangga akan memperoleh listrik berkapasitas 900 watt, dan pelaku UMKM 1200 watt per hari selama 24 jam. Jadi setiap hari terisi sekian.
“Untuk iuran yang dikelola BUMDES peruntukannya 70 persen demi pemeliharaan PLTS. Contohnya pergantian suku cadang peralatan yang rusak lima tahun yang akan datang. Utamanya baterai yang tidak murah, kemudian biaya operasional dan laba yang diterima juga menjadi pendapatan asli desa. Sehingga desa Malaringgi menjadi mandiri secara keuangan desa,” terang Abadi selaku fasilitator Access UNDP di Desa Malaringgi.
Pemda Konsel Dukung Penuh Pembangunan PLTS di Desa Malaringgi
Kepala Bidang Usaha Ekonomi Desa DPMD Konsel, Irfantri mengatakan Pemkab Konsel khususnya DPMD Konsel sedari awal terus mendukung pembangunan PLTS di desa Malaringgi. Utamanya dalam membina dan mendampingi BUMDES. Karena kedepannya, lanjut ia, BUMDES itulah yang akan mengelola PLTS.
“Kami mendampingi BUMDES dalam hal kelengkapan struktur kelembagaan, manajerial, dan pengelolaan termasuk pelaporan keuangan. Karena iuran yang akan disepakati nantinya sangat penting dikelola sebaik mungkin guna biaya maintenance atau pemeliharaan. Makannya kami bersama fasilitator memberi perhatian khusus untuk BUMDES di Malaringgi,” ujarnya.
Dikatakannya, salah satu support kongkrit yang dilakukan Pemda dalam hal ini DPMD Konsel yakni mendampingi pemerintah desa guna mencetak SDM yang berkualitas dalam mengelola BUMDES dan PLTS. Sehingga dalam pengalokasian dana desa pihaknya merekomendasikan untuk menganggarkan pelatihan bagi pengurus BUMDES.
“Karena BUMDES dengan salah satu unit usahanya yakni PLTS ini, harus dikelola oleh orang-orang yang benar-benar mampu. Sehingga tidak menimbulkan masalah di kemudian hari,” ujarnya.
Berikutnya, sambung ia, tak hanya intens mendampingi pemerintah desa Malaringgi pihaknya juga gencar melakukan monitoring dan evaluasi. Juga workshop workshop yang diselenggarakan DPMD Konsel untuk seluruh BUMDES di Konawe Selatan.
“Terpenting, Bapak Bupati Konsel sangat mendukung ditunjukan dengan dikeluarkannya peraturan Bupati yang mengatur tentang BUMDES. Jadi semua yang berkaitan dengan badan usaha milik desa, baik itu pengelolaan, manajemen, dan strukturnya diatur dalam Perbup tersebut,” pesannya.
Sebagai informasi, pihak Uzbekistan yang datang belajar ke desa Malaringgi diantaranya:
1. Zafar Urakov selaku Director of Project Implementation Units of IsDB and WB projects under Minsitry of Economy and Finance
2. Samandar Sadullaev selaku Head of department of coordination of gavernment programs and monitoring of construction field of Ministry of Economy and Finance
3. Jahongir Ahmedov selaku Community mobilization specialist of the PMU of IsDB project under Minsitry of Economy and Finance
4. Masture Ahdusalemova selaku HR specialist of the PMU of IsDB project under Minsitry of Economy and Finance
5. Bobur Alimov selaku Deputy khokim of Ellikale district of Karakalpakstan
6. Umid Radjabov selaku Deputy khokim of Bukhara district of Bukhara region
7. Bakhrom Rahmamov selaku Deputy head of Economy and Finance Department of Navoi region
8. Ulugbek Dalatov selaku First deputy khokim of Gurlan district of Khorezm region
9. Bakhadur Paluaniyazov selaku Head of ECA Cluster UNDP Uzbekistan
10. Bakhtiyor Sayfitdinov selaku Project Manager, IsDB project, UNDP Uzbekistan
11. Alisher Utemisov selaku Programme Manager, Green project in Aral, UNDP Uzbekistan
12. Avazbek Ishbaev selaku Translator (Indonesian – Uzbek languages)
Komentar