Raha – Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kabupaten Muna kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Muna, Rabu (13/5). Dalam aksi tersebut, massa menagih realisasi janji kampanye pemerintah daerah sekaligus menyoroti pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur untuk kemajuan daerah.
Ketua DPC GMNI Muna, Aswan Syahril, mengatakan aksi yang dilakukan merupakan bentuk pengingat kepada pemerintah terhadap janji-janji yang pernah disampaikan kepada masyarakat saat masa kampanye.
“Kami datang bukan untuk mengganggu, tetapi mengingatkan bahwa janji adalah utang yang harus dibayar. Masyarakat menunggu bukti nyata, bukan sekadar retorika,” tegas Aswan dalam orasinya.
Ia juga menepis anggapan bahwa aksi tersebut sekadar mengikuti isu yang ramai di media sosial. Menurutnya, unjuk rasa yang dilakukan GMNI didasari kajian terhadap berbagai persoalan daerah yang dinilai berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
“Aksi ini bukan aksi ikut-ikutan. Kami membangun gerakan ini dengan memperhatikan berbagai aspek yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Dalam aksinya, GMNI Muna menyoroti kondisi infrastruktur yang dinilai masih membutuhkan perhatian serius pemerintah daerah. Menurut mereka, pembangunan dan perbaikan infrastruktur menjadi faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
GMNI menilai infrastruktur yang memadai dapat memperlancar mobilitas masyarakat dan distribusi barang, sehingga mampu menekan biaya logistik dan membuka peluang investasi di daerah. Selain itu, akses terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan lapangan pekerjaan juga dinilai akan semakin mudah dijangkau masyarakat apabila infrastruktur dibenahi secara optimal.
Tak hanya itu, mereka juga menekankan pentingnya infrastruktur yang layak untuk menjamin keselamatan masyarakat. Infrastruktur yang rusak atau tidak terawat dinilai berpotensi menimbulkan kecelakaan serta kerugian bagi warga.
Selain menuntut percepatan pembangunan, massa aksi juga menyayangkan sikap petugas keamanan yang tidak mengizinkan mereka masuk ke area kantor bupati untuk menyampaikan aspirasi secara langsung. Petugas keamanan beralasan tindakan tersebut dilakukan sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku.
Aksi berlangsung dengan pengawalan aparat keamanan dan mendapat perhatian masyarakat yang melintas di sekitar lokasi unjuk rasa.
Komentar