KONAWE SELATAN, Merdekami.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Konawe Selatan menggelar Rapat Paripurna dalam rangka Penyerahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026. Rapat berlangsung di Aula Utama DPRD Konawe Selatan, Kamis 13 November 2025.
Paripurna tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Konsel, Hamrin, S.Kom., M.Ap, didampingi Wakil Ketua I Ronald Rante Alang, ST, Wakil Ketua II Arjun, ST, serta dihadiri para anggota DPRD lainnya. Hadir pula Wakil Bupati Konawe Selatan H. Wahyu Ade Pratama Imran, SH, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), dan seluruh kepala SKPD lingkup Pemerintah Daerah Konawe Selatan.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Wahyu Ade Pratama Imran menyampaikan bahwa rapat paripurna penyerahan RAPBD bukan sekadar agenda rutin tahunan, tetapi merupakan bagian penting dari proses penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel.
“Rapat ini adalah wujud komitmen kita bersama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat,” ujar Wahyu Ade.
Ia menjelaskan, penyusunan RAPBD 2026 berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026, dengan memperhatikan arah kebijakan pembangunan nasional, prioritas Provinsi Sulawesi Tenggara, serta kemampuan keuangan daerah yang realistis. Tahun 2026, kata dia, menjadi momentum penting untuk memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur produktif, dan penguatan ekonomi lokal berbasis potensi unggulan daerah.
Struktur pendapatan daerah tahun 2026 diproyeksikan sebesar Rp1,466 triliun, yang terdiri atas:
- Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp161,004 miliar, meningkat sekitar 1,06 persen dari tahun sebelumnya melalui optimalisasi pajak, retribusi, dan pengelolaan aset.
- Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat sebesar Rp1,266 triliun yang bersumber dari DAU, DAK, dan DBH.
- Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar Rp38,856 miliar yang berasal dari hibah Pemerintah Provinsi.
Sementara itu, belanja daerah tahun 2026 direncanakan mencapai Rp1,492 triliun, terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja pegawai dan hibah, serta belanja tidak terduga. Belanja operasi diarahkan untuk pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan pemerintahan umum, sementara belanja modal difokuskan pada peningkatan infrastruktur publik.
“Belanja pegawai dan hibah dianggarkan secara hati-hati agar efisien dan tetap menjaga kesinambungan fiskal. Sedangkan belanja tidak terduga disiapkan untuk menghadapi kondisi darurat dan kebencanaan,” jelas Wahyu Ade.
Dari struktur tersebut, RAPBD 2026 mengalami defisit sekitar Rp26 miliar yang akan ditutupi melalui pembiayaan netto dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya.
Secara keseluruhan, struktur APBD Konsel 2026 mengalami penurunan sebesar Rp143,14 miliar atau sekitar 8,54 persen dibandingkan APBD tahun sebelumnya.
Meski demikian, pemerintah daerah tetap berupaya mengakomodasi program prioritas nasional seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih, Bantuan 3 Juta Rumah, serta peningkatan kompetensi SDM pelaku UMKM.
Selain itu, sejumlah program prioritas daerah juga tetap dianggarkan, antara lain bantuan UKT/SPP gratis, BPJS, bantuan seragam sekolah, dan subsidi pupuk bagi petani.
“Meski fiskal daerah tahun 2026 mengalami tekanan akibat pemotongan dana Transfer ke Daerah (TKD), pemerintah tetap berkomitmen menjaga keseimbangan antara kemampuan keuangan dan kebutuhan masyarakat,” pungkas Wahyu Ade.
Komentar