Konawe Selatan, Merdekami.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Konawe Selatan (Konsel) terus memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Sebagai langkah nyata, Pemkab Konsel bersinergi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulawesi Tenggara (Sultra) melalui kegiatan Forum Group Discussion (FGD) yang berlangsung di Auditorium Lantai III Kantor Bupati, Kamis (13/3/2024).
Bupati Konawe Selatan, Irham Kalenggo, membuka secara langsung forum diskusi ini. Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Perwakilan BPKP Sultra Harry Bowo, Sekda ST Chadidjah, Kepala Inspektorat Narlian, serta sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemkab Konsel.
Dalam sambutannya, Bupati Irham Kalenggo menekankan pentingnya sinergi dengan BPKP untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah. Menurutnya, APBD Konsel tahun 2024 mencapai Rp1,81 triliun, dan pengelolaannya harus terencana dengan baik agar memberikan dampak maksimal bagi pembangunan daerah.
“Semoga melalui FGD ini, kita dapat meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, sehingga anggaran dapat dimanfaatkan secara optimal untuk pembangunan di berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan ekstrem, penurunan angka stunting, serta pengembangan pariwisata,” ujar Irham.
Ia juga mengingatkan seluruh kepala OPD untuk aktif berperan dalam diskusi ini agar proses perencanaan dan penganggaran di masing-masing perangkat daerah berjalan lebih efektif serta selaras dengan visi-misi daerah, yaitu Konsel Sehat, Cerdas, dan Sejahtera.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP Sultra, Harry Bowo, menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen membantu Pemkab Konsel dalam memastikan proses evaluasi, perencanaan, dan penganggaran pembangunan berjalan transparan dan akuntabel.
“Kami hadir di sini untuk memberikan referensi kebijakan bagi pemerintah daerah serta memperkuat sinergi dalam upaya pengendalian korupsi. Transparansi dan akuntabilitas adalah kunci dalam pengelolaan keuangan negara,” kata Harry.
Ia juga mengingatkan bahwa birokrasi yang kompleks sering kali menghadapi tantangan dalam perencanaan anggaran, seperti prosedur yang berbelit-belit, kurangnya fleksibilitas, hingga potensi penyimpangan. Oleh karena itu, pengawasan yang ketat dan sinergi dengan berbagai pihak menjadi langkah penting untuk memastikan anggaran digunakan secara efektif.
Dalam diskusi ini, BPKP Sultra menyoroti lima sektor utama yang menjadi fokus evaluasi, yakni pendidikan, kesehatan, pariwisata, kemiskinan ekstrem, dan penuntasan angka stunting.
Di akhir kegiatan, Harry Bowo berharap hasil FGD ini dapat menjadi rekomendasi strategis bagi Pemkab Konsel dalam merumuskan kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik.
Dengan adanya kolaborasi ini, Pemkab Konsel menegaskan komitmennya untuk terus menjaga transparansi dan efektivitas anggaran demi kesejahteraan masyarakat.
Komentar